Jakarta– Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui langkah-langkah strategis lintas sektor.
Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025).
Rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo itu, membahas sejumlah kebijakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok petani.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pemerintah akan menempatkan pemberdayaan sebagai orientasi utama dalam penanggulangan kemiskinan.
“Bapak Presiden mengundang rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin kepada wartawan.
Cak Imin menyampaikan, Presiden Prabowo menekankan agar seluruh fasilitas pemerintah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tumbuhnya UMKM. Salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan tersebut adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan penggunaan 30 persen fasilitas publik, seperti bandara, terminal, stasiun, dan rest area bagi UMKM.
“Kita juga akan menjalankan Pasar 1001 Malam di mana fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis segera dimatangkan,” ucap Cak Imin.
Rapat juga menyinggung pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pendidikan vokasi dan beasiswa bagi lulusan SMA dan SMK yang berencana bekerja di luar negeri.
“Para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insha Allah akan disiapkan Rp12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon-calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri,” tuturnya.
